Bergulat dengan Istilah

Baru-baru ini saya menerjemahkan profil sebuah LSM dan saya baru sadar bahwa padanan kata ‘korban’ dalam bahasa Inggris adalah ‘survivor’ bukan ‘victim’. Dalam bahasa Indonesia ada istilah baru untuk ini, yaitu, ‘penyintas’. Heran juga kenapa LSM ini tidak menggunakan kata ‘penyintas’ sekalian.

Saya kurang tahu mengapa mereka  memilih kata ‘survivor’. Mungkin kata ini mengandung makna ‘yang bertahan’, sementara ‘victim’ atau ‘korban’ mengesankan ketidakberdayaan.

Bukan kali ini saya berhubungan dengan LSM dan karenanya saya tahu LSM itu nyaris sama dengan pemerintah: gemar bermain istilah. Bagi mereka pemilihan kata itu sangat penting karena kata adalah lambang, pemahaman, sudut pandang dan pemihakan atau perlawanan. Ada istilah yang sama sekali haram digunakan, ada istilah yang sebaiknya dihindari, dan ada istilah-istilah favorit yang sering sekali digunakan meski orang awam tidak tahu apa maksudnya. Untuk itu, satu hal bisa berganti sebutan berkali-kali demi mengejar ketepatan makna tadi.

Salah satu contohnya adalah istilah ‘perempuan’. Dulu yang lebih sering digunakan adalah kata ‘wanita’. Entah mengapa sekarang kata ‘perempuan’ lebih disukai, mulai dari ‘aktivis perempuan’, ‘kekerasan terhadap perempuan’ hingga ‘pemberdayaan perempuan’.

Konon kata ‘wanita’ berasal dari bahasa Jawa yang merupakan akronim ‘wani ditata’ atau mau diatur. Ini yang membuat para wanita… eh perempuan keberatan. Sementara perempuan berasal dari bahasa Melayu yaitu ‘empu dan puan’ alias yang mumpuni dan yang terhormat. Meski Pak Damardjati Supadjar –filosof terkenal itu—mengatakan sebenarnya wanita bermakna ‘wani nata’ atau ‘berani mengatur’. Nah, loe.

Konon kedua, wanita adalah istilah ‘orde baru banget’, yang dipakai dalam beberapa jargon seperti “Dharma Wanita” dan “Menteri Urusan Peranan Wanita”. Konon Dharma wanita dan sebangsanya adalah strategi orde baru untuk mengendalikan dan mengekang perempuan, jadi perlu dilawan. Salah satunya ya dengan mengganti istilah tadi. Pada masa reformasi Menteri Urusan Peranan Wanita berganti menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Contoh lain adalah istilah ‘penyandang cacat’. Dulu, kata penyandang cacat ini dihaluskan dengan menyerap bahasa sansekerta menjadi ‘tuna grahita’, ‘tuna rungu’, ‘tuna daksa’, ‘tuna netra’ dan lain-lain. Tapi nama umumnya ya masih penyandang cacat. Berhubung ‘cacat’ berkonotasi buruk, maka digantilah istilah ini dengan menyerap kata berbahas Inggris ‘disable’. Penyandang cacat dipadankan dengan istilah ‘kaum disabel’ karena mereka sebenarnya tidak cacat tapi hanya ‘tidak bisa’ melakukan satu hal –dan itu dialami oleh semua orang–. Tapi ini pun masih dianggap tidak tepat karena menekankan ketidakbisaan yang cuma satu atau dua, sementara kebisaan mereka yang justru lebih banyak justru tidak ditonjolkan. Maka diseraplah istilah lain yaitu diffable atau different ability. Kaum difabel ini bukan tidak mampu; mereka mampu, hanya kemampuannya berbeda.

PRT atau Pembantu Rumah Tangga juga menjadi istilah yang diutak-atik. Pernah dengar kata “Asisten Rumah Tangga”? Yak, istilah yang tampak lebih keren ini pun tak diterima di kalangan LSM. Ya lah, asisten kan lebih keren daripada pembantu, soalnya asisten itu berasal dari … bahasa Inggris. Anyway, orang-orang LSM mengganti istilah ini dengan Pekerja Rumah Tangga. Singkatannya tetap PRT. Mengapa harus begitu? Karena dengan disebut pekerja, mereka seharusnya diperlakukan sejajar dengan pekerja formal lainnya.

Anyway lagi, pekerja dan buruh itu juga bahasa khas LSM. Dulu seingat saya orde baru sangat anti dengan kata-kata seperti ini. Kata-kata itu terlalu komunis, terlalu revolusioner. Pemerintah orde baru lebih menyukai kata ‘karyawan’ atau ‘tenaga kerja’.

Pemerintah

Baiklah karena kadung membicarakan pemerintah, saya kasih contoh bagaimana pemerintah suka menggonta-ganti istilah. Sialnya, setiap penggantian istilah bisa menelan biaya jutaan rupiah. Contohnya, istilah SMP dan SMA yang kemudian diganti menjadi SLTP dan SLTA, entah untuk alasan apa. Lalu… jreng jreng diganti lagi menjadi SMP dan SMA. SMEA, SMSR, dan STM diubah menjadi SMK seluruhnya. Semua sekolah terpaksa memperbaiki papan nama, kop surat, sampai buku rapor. Adakah perbedaan antara SMP dan SLTP selain namanya? TIDAK. Kalau pun ada, sedikiiiitt sekali.

Ujian masuk perguruan tinggi juga ganti istilah nyaris tiap ada pergantian menteri. Ia pernah disebut Sipenmaru, lalu UMPTN, lalu SMPB, dan sekarang SMPTN. Perbedaannya? Tidak signifikan juga.

Kabinet juga begitu. Dulu ada departemen, ada kementrian. Sekarang  kementrian semua. Bedanya? Kalau dulu rakyat susah, sekarang susah banget.

Jujur saja saya nggak ngerti mengapa soal istilah ini mesti dibikin rumit. Ya, saya tahu pemakaian istilah adalah cerminan pemahaman para penggunanya. Dalam kasus pelacur misalnya. Pemakaian kata ‘WTS’ mengisyaratkan bahwa masyarakat memahami mereka sebagai manusia tak bermoral dan menjadi sumber masalah, sementara banyak dari mereka yang sebenarnya hanya korban dan sama sekali tidak ingin menjadi WTS, pelacur, pekerja seks, apa pun namanya. Tapi ya, sekali lagi, mau disebut WTS mau disebut PSK, toh perlakuan lingkungan terhadap mereka sama saja. Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki adalah mindset masyarakatnya. Tapi saya mafhum, karena ini susah, ya mari kita ganti istilahnya saja.

Apa ini dampaknya bagi saya? Ya, rajin-rajin baca koran, catat istilah baru, siapa tahu dapat order terjemahan dalam bidang bersangkutan. Kaum LSM itu bisa marah sekali lho bila pekerja seks disebut WTS.

 

3 thoughts on “Bergulat dengan Istilah

  1. Rini Nurul Badariah

    Soal “wanita” dan “perempuan” itu juga menjalar ke penerjemahan novel, Ken. Aku pernah menyunting novel yang seratus persen pakai kata “perempuan”. Kadang kuubah jika perlu, seringnya kubiarkan hehehehe

    Reply
  2. Dina Begum

    Jadi ingat penuturan seorang ahli bahasa di salah satu acara HPI. Duh namanya lupa, tapi beliau bertugas di DPR sebagai tim ahli bahasa pembuat Undang-undang. Orang-orang DPR itu kalau bikin kalimat ‘enggak bunyi’ katanya. Koma diletakkan di mana-mana.Selidik punya selidik, ternyata pemakaian koma disesuaikan dengan pembaca yang merasa perlu menarik napas karena kalimat-kalimat undang-undang cenderung panjang. Kata sang ahli bahasa, “Bapak-bapak, pemakaian koma itu ada aturannya. Perkara tidak bernapas, silakan Anda ke dokter THT.” :p

    Reply
  3. lulu

    Mungkin di mana-mana begitu ya, Ken, bahasa terus berkembang… Bahasa Inggris juga, sekarang lebih cenderung memakai “chairperson” daripada “chairman” misalnya. Tinggal rakyat yang pusing… hehe

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s